Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menegaskan pelat khusus ZZ tidak kebal aturan ganjil-genap di Jakarta.
Ia menegaskan meski menggunakan pelat khusus, bukan berarti bebas dari aturan ganjil genap.
Yusri mengatakan pengecualian hanya diberikan kepada kendaraan dalam iring-iringan pengawalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kapan nomor khusus ini yang ganjil genap tidak berlaku? Untuk pejabat yang memang setiap pergerakannya dilakukan dengan pengawalan. Contoh, Panglima TNI beliau pakai ZZT lalu dikawal, beliau punya ganjil, tapi hari ini genap, boleh. Berarti urgensi, yang lain? Tetap dilakukan penindakan,” katanyadalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PuspomTNI dan Divpropam Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/5).
Awalnya, Yusri mengatakan Korlantas telah menyetop pengeluaran pelat khusus RF dengan diganti ZZ sejak 2022 lalu.
“Saya setop semuanya, saya ganti dengan ZZ. Jadi kalau lihat di jalan sekarang masih ada yang menggunakan RF kepala 1 misalnya 1345, itu palsu atau masih ada yang pakai RFD, RFL, RFU dengan kepala satu sampai dengan hari ini, mohon dilepas,” tegas Yusri.
Ia menjelaskan penggunaan pelat khusus kendaraan berkode ZZ pun saat ini terbatas, tidak seperti pelat RF.
Pelat khusus ZZ hanya untuk pejabat TNI, Polri, kementerian/lembaga setingkat eselon I dan eselon II, dan hanya untuk satu kendaraan dinas per satu orang pejabat.
Di kementerian/lembaga, kata dia, pelat khusus hanya terbatas untuk menteri dan dirjen.
“TNI Polri siapa? untuk pangkat terendahnya adalah jenderal yang memiliki jabatan, itu eselon duanya. Eselon satu ke atas, bintang satu yang memiliki jabatan,” katanya.
Kemudian, ia menjelaskan untuk pejabat TNI dan Polri di wilayah juga diatur untuk penggunaan pelat khusus kendaraan dinas.
“Polisi itu Kapolda dan pejabat utama boleh ZZX. Kodam itu dari Pangdam sampai pejabat utama dapat ZZD, Danlantamal itu ZZL itu dapat dan pejabat utamanya,” kata dia.
“Sampai dengan terkecil Dandim boleh. Terus di bawahnya boleh enggak? Enggak. Kapolres? Cuma Kapolres yang boleh, di bawahnya tidak,” imbuh dia.
(yoa/kid)