Jakarta, CNN Indonesia —
Tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin kompak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi.
Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengajukan sejumlah nama menteri yang diusulkan sebagai saksi. Ia berharap MK membantu mengurus pemanggilan para menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami sudah mengajukan permohonan bagi majelis hakim untuk membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menko Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia,” kata Ari dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga meminta hal serupa. Ia menekankan pada pemanggilan Sri Mulyani dan Risma.
“Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama,” ungkap Todung.
Ketua MK Suhartoyo menerima masukan tersebut. Namun, ia tak memastikan apakah MK akan memanggil para menteri bawahan Presiden Jokowi.
“Ya nanti kami bahas itu. Empat ya? Empat menteri ya,” ujar Suhartoyo.
Sebelumnya, politisasi bantuan sosial menjadi salah satu sorotan dalam sengketa Pilpres 2024. Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin mendalilkan bansos yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin Senin (1/4) dengan agenda pemeriksaan saksi dari Anies-Muhaimin. Keesokan harinya, MK akan kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Ganjar-Mahfud.
(dhf/fra)